Pasal 83 Uu No 23 Tahun 2014

Pasal 83 Uu No 23 Tahun 2014. Atas dasar “lex specialis derogat legi generalis” dan ketentuan pasal 83 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Dakwaan Jaksa yang disusun secara alternatif yang mendakwa Ahok dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun (pasal 156a KUHP) atau paling lama empat tahun (pasal 156 KUHP) maka Ahok tidak dapat.

PDF fileNOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UndangUndang b.

Tindak Pidana Dalam Perlindungan Anak Hukum Positif

KUHP Pasal 81 Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 dan Pasal 85 Pasal 81 Penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan prayudisial menunda daluwarsa (KUHP 284 5 3143 332 4 Sv 409) Pasal 82 (1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam hanya dengan pidana denda menjadi hapus kalau maksimum denda dibayar dengan sukarela.

KUHP Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Blogger

2014 Undangundang (UU) NO 3 LN2014/No 4 TLN No 5492 LL SETNEG 58 HLM Undangundang (UU) TENTANG Perindustrian ABSTRAK bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar.

Kasus Ahok Basuki: Runtuhnya Moralitas Hukum kumparan

(lima) tahun ketigatiganya memenuhi unsur dari bunyi Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah d an tidak ada kaitannya dengan kons ep apakah y ang dilakukannya itu.