Pasal 75 Ayat 1

Pasal 75 Ayat 1. Atas perbuatannya tersangka MC dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal.

PDF fileMengingat Pasal 5 Ayat (1) Pasal 21 Ayat (1) Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 6 UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN Menetapkan UNDANGUNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAB I.

Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Honorarium Tenaga Ahli Yang

PDF fileMengingat 1 Pasal 5 ayat(2) UndangUndang Dasar 1945 2 Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 190 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) 4 Undangundang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985.

UNDANG

Tidak ada yang dapat terjadi kepada seorang hamba yang setia kecuali diizinkan Allah (bd ayat Mazm 91710) 1) Mereka khusus memperhatikan semua orang yang senantiasa berusaha untuk tinggal di hadapan Allah dan mereka menjaga tubuh jiwa dan roh orang percaya ini 2) Perlindungan ini mencakup seluruh hidup kita tidak ada batas selama kita hidup dalam.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002

PPh 25 bagi OPPT = 075% x omzet bulanan tiap masingmasing tempat usaha Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT) yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan) Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah.